Ya. Bagi Direktur / Direktur Utama / penanggung jawab (khusus usaha perorangan) kami perlu bukti identitas berupa KTP dan NPWP. Untuk melihat persyaratan lengkap untuk mendirikan PT Anda bisa membaca artikel kami disini atau menghubungi support team kami disini.

Setiap pemalsuan Virtual Office Agreement akan berlaku ketentuan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun. Asta Bintang Karya tidak menerima bisnis yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan ilegal, tidak benar, melanggar kesusilaan dan kegiatan yang dilarang oleh hukum. Setiap ketidakakuratan informasi yang diberikan memberikan hak kepada Asta Bintang Karya untuk membatalkan perjanjian sewaktu-waktu.

Ya, tetapi hanya jika Anda membeli paket Kantor Virtual Asta Bintang Karya. Dokumen dalam bentuk besar maksimal dengan berat 5kg, dan jika beratnya melebihi itu (<10kg) kami memberikan kelonggaran dengan memberi waktu 2×24 jam untuk Anda memilih untuk mengambil sendiri barang tersebut atau dengan kurir kami yang akan dikenakan biaya tambahan.. Kami tidak menerima barang berbahaya, hewan hidup atau barang rentan lainnya. Asta Bintang Karya berhak untuk menolak atau menerima barang-barang yang kami anggap berbahaya atau melanggar hukum.

Sesuai ketentuan PP No 43 tahun 2011 tentang Penggunaan Nama Perseroan Terbatas nama PT minimal 3 (tiga) kata dan tidak boleh menggunakan bahasa asing (Inggris).

Untuk pembuatan PT minimal didirikan oleh 2 (dua) orang dan/atau badan hukum, baik lokal maupun asing. Apabila pemegang saham merupakan pemegang saham asing, maka harus didirikan PT PMA atau PT Penanaman Modal Asing.

Kode bidang usaha yang berlaku saat ini adalah sesuai KBLI 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Apabila Anda ingin melakukan pencarian kode KBLI, Anda bisa mencari di https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko atau jika Anda kesulitan, Anda bisa hubungi support team kami disini. Pastikan Anda memilih kode bidang usaha dengan 5 (lima) digit angka. Contoh: 46499.

WNA diperbolehkan menjabat sebagai Direktur di PT Lokal, dengan ketentuan tidak menjadi pemegang saham di PT tersebut. Apabila WNA Direktur tersebut juga menjadi pemegang saham, maka PT Lokal tersebut harus upgrade status menjadi PT PMA (PT Penanaman Modal Asing).

Diperbolehkan jika suami dan istri tersebut mempunyai Perjanjian Pisah Harta yang dikeluarkan oleh notaris. Karena tanpa perjanjian tersebut, harta suami dan istri dianggap 1 (satu) harta. dengan demikian suami istri dianggap 1 (satu) orang. Dengan demikian maka harus ditambah 1 (satu) orang lainnya sebagai pemegang saham. Untuk persentase orang lain tersebut adalah bebas.

Bisa. Yang terpenting NPWP tersebut aktif. Akan tetapi kami menyarankan agar Anda mengurus administrasi data kependudukan Anda agar tidak bermasalah di kemudian hari.

Tidak bisa. Kepemilikan NPWP adalah wajib dalam proses pendirian PT. Karena nomor NPWP akan di submit ke Menteri Hukum & HAM.

Tergantung. Dalam pendirian badan hukum, pihak yang ingin melakukan tindakan hukum (menjadi pemegang saham perusahaan) harus memiliki 2 syarat:

1. Cukup usia dan cakap secara hukum;
2. Memiliki KTP dan NPWP pribadi Jika anak memenuhi kedua syarat tersebut, maka anak bisa menjadi pemegang saham.

Boleh. Namun perlu ada surat persetujuan dari atasan untuk mendirikan usaha. Selain itu, bidang usaha perusahaan tidak bisa sama dengan bidang usaha di BUMN tempat Anda bekerja.

1. Akta wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia;
2. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap;
3. Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing;
4. Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia;
5. Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah tersumpah.
6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

(Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 43)

Secara hukum, dokumen digital (soft copy) sudah sah karena diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwewenang. Jadi dokumen tersebut sudah sah tanpa perlu dicetak. Selain itu, dokumen juga sudah dilengkapi dengan barcode untuk memverifikasi keaslian dokumen.

Anda cukup melakukan perubahan akta di notaris dengan mencocokkan bidang usaha yang Anda jalankan dengan KBLI 2020.

Pembuatan Akta Pendirian dapat dilakukan oleh Notaris diluar domisili Perusahaan berdiri apabila Penghadap memenuhi unsur pasal berikut :

UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 39:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

• Minimal telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
• Cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta. Penghadap wajib menghadap notaris secara langsung dan membubuhkan tanda tangan pada Akta Pendirian tersebut. Pilihan lainnya, penghadap dapat memberikan Surat Kuasa apabila tidak dapat hadir di proses.